Ganti Kepala Daerah Ganti Kebijakan, Mendagri: Ini Persoalan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyesali sikap kepala daerah yang kerap mengikuti arus politik dalam membuat program kerja. Akibatnya, banyak program kerja di sejumlah daerah tidak dibuat dengan berkesinambungan. “Sering kali ganti kepala daerah, ganti kebijakan. Saat calon kepala daerah berkampanye, dia menjanjikan program yang populer untuk menarik simpati publik. Ini persoalan. Sering kali kepala daerah tidak berpikir keberlanjutan,” ujar Gamawan saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Peluncuran “Indonesia Governance Index (IGI)” di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2013).


Ia mengatakan, dalam membuat program kerja pemerintah daerah, seorang kepala daerah tidak memperhatikan dan menaati rencana pembangunan jangka panjang baik daerah maupun pusat. Akibatnya, lanjut Gamawan, terjadi bias dalam pembahasan program di DPRD sehingga kepala daerah sering tunduk oleh tekanan DPRD dalam pembahasan program.

“Ini menyebabkan perencanaan 25 tahun tidak dilaksanakan,” pungkas mantan Bupati Solok itu.

Dia menilai, kepala daerah membuat program kerja tidak berorientasi pada konsep RPJP. Pembuatan program, tuturnya, lebih sering berdasarkan pada tuntutan DPRD dan desakan publik. “Orientasinya lebih kepada dewan, apalagi desakan publik,” imbuhnya. Gamawan juga menyesali sangat sedikit kepala daerah yang melakukan evaluasi kinerjanya pada setengah masa periode jabatannya, yaitu setiap 2,5 tahun.

Kemitraan meluncurkan evaluasi kinerja pemerintahan daerah melalui Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index. Gamawan memerintahkan kepada semua kepala daerah untuk menggunakan penilaian tersebut sebagai evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan. “Jangan jadikan ini beban, tapi jadikan masukan untuk memperbaiki kinerja,” katanya.

Editor : Caroline Damanik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*