Harmonisasi Kepariwisataan Sumatra Barat

RIPPDA-RIPARDA-Penelitian-Konsultan Pariwisata-SUMATRA Barat adalah salah satu daerah tujuan wisata utama di tanah air. Terbukti dengan banyaknya bus-bus pariwisata bersileweran di jalan-jalan terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Maraknya pembangunan hotel-hotel serta restaurant, souvenir shop serta sarana penunjang kepariwisataan lainnya menandakan sektor ini sangat bergairah. Bahkan setelah dihantam bencana gempa di Bukittinggi 2007 dan gempa yang lebih besar di Padang tahun 2009. Namun sekarang seolah-olah bencana itu telah terlupakan oleh laju pembangunan kembali sarana dan fasilitas pariwisata yang mengagumkan.

Semenjak dibukanya bandara baru di Katapiang dan ditetapkannya Padang sebagai salah satu embarkasi haji di Sumatra bahagian barat juga adalah merupakan salah satu indicator gerak laju pertumbuhan kepariwisataan. Jika dulu di bandara Tabing hanya 10-15 penerbangan setiap hari, namun sekarang hanya untuk satu rute, Padang-Jakarta sudah lebih dari 20 flight per hari dan dengan kapasitas daya angkut penumpang yang lebih banyak dikarenakan sekarang ini maskapai penerbangan menggunakan jenis pesawat yang lebih besar disbanding dasawarsa lalu.

Makanya jika dulu banyak orang yang terkagum-kagum oleh besar dan megahnya bandara kebanggaan urang Minang tersebut, sekarang rasanya bandara tersebut sudah terasa mulai “sempit” lagi dengan banyaknya panumpang yang datang dan berangkat setiap harinya.

Namun, jika ditelusuri lebih cermat rasanya masih banyak permasalahan di bidang kepariwisataan yang mesti dibenahi, antara lain:
1. Infrastruktur jalan yang sudah tidak memadai terutama untuk rute Padang-Bukittinggi. Tidak bisa dipungkiri, jika dulu kita memaknai perjalanan di rute ini sangat mengasyikkan karena melintasi lembah Anai yang hijau dengan pepohonan di kiri kanan tebing dan aliran sungai ditepi jalan. Bahkan keelokannya bisa jadi melebihi Switzerland maupun Selandia Baru.

Sekarang ini, rute yang semestinya menimbulkan rasa kagum akan keindahan alam tersebut malah mulai menyebalkan karena seringnya terjadi kemacetan yang luar biasa. Banyak kasus penumpang ketinggalan pesawat dan kemalaman sampai ditempat tujuan karena jalur ini senantiasa bermasalah ditambah lagi dengan ramainya pengunjung pasar disepanjang jalan seperti di Koto Baru dan Padang Lua. Jika dulu Padang-Bukittinggi bisa ditempuh dalam waktu dua jam, sekarang ini tiga jam saja sudah wallahualam.

2. Jika Padang dan Bukittinggi berada diperingkat utama daerah tujuan wisata, maka aggregate-nya dengan peringkat di bawahnya masih terpaut jauh dan PAD daerah diluar kedua daerah itu sangat timpang dari sektor ini. Sebagai contoh, Istana Pagarruyung di Batusangkar adalah merupakan salah satu highlight object di Ranah Minang. Rasanya belum ke Sumatra Barat kalau tidak ada foto dengan latar belakang Istano Basa yang dibangun dengan corak arsitektur yang aduhai tersebut. Tapi secara riil, apa yang diperdapat Kabupaten Tanah Datar?

Rata-rata wisatawan hanya berkunjung tanpa menginap di Batusangkar, belum tentu juga akan makan siang disitu, souvenir shop juga relatif tidak ada kecuali pedagang kaki lima serta pengasong disekitar Istana. Tiket masuk-pun hanya Rp6.000, Rp12.000,-/orang. Hal seperti ini juga berlaku sama dengan daerah lainnya yang menjadi second-zone kepariwisataan di Sumatra Barat seperti Agam, Lima Puluh Kota, Solok dan lainnya.

3.Daerah lainnya seperti Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan dan Dhamasraya juga masih sangat jauh panggang dari api jika kita bicara dalam konteks kepariwisataan.

Lalu apa yang mesti dijadikan cetak biru dalam rangka mensinergikan seluruh daerah ini agar kue kemakmuran dari sektor ini bias dibagi rata?

Dalam hal kepariwisataan kita mempunyai panduan yang disebut dengan RIPPNAS (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional) yang sistimnya dibuat secara hirarkis. Di tingkat Propinsi namanya disebut dengan RIPPDA Propinsi, seterusnya RIPPDA Kabupaten/Kota. Nah, rencana induk ini semestinya disusun selaras dari bawah keatas sehingga mestinya ada singkronisasi dari tingkat terendah hingga hirarki tertinggi bahwa pengembangan Kepariwisataan ditata sedemikian rupa. Dari sana nanti akan ada semacam klasifikasi dimana destinasi wisata nantinya ada yang bersifat unggulan, strategis dan potensial.

Disana biasanya akan mulai muncul benturan dimana terkadang visi misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJM tidak berjalan selaras dengan benang merah kepariwisataan yang disebut dengan RIPPDA/NAS tadi. Maka yang terjadi adalah kebingungan ditangan pejabat teknis (baca: Kepala Dinas Pariwisata) antara melayani kepentingan Kepala Dearah (RPJM) atau memajukan sektor pariwisata sesuai dengan panduan RIPPDA/NAS.

Dilain hal, banyak kasus bahwa penyusunan RIPPDA di daerah-daerah ternyata di-outsourcing-kan ke perguruan tinggi dimana kita tahu bahwa di Indonesia memang terdapat beberapa kampus yang menjadi ikon pendidikan kepariwisataan nasional. Masalahnya dengan begitu banyaknya daerah yang menyerahkan penyusunan RIPPDA nya ke lembaga yang sama, apakah mereka mampu menterjemahkan kepentingan, keunggulan serta keunikan daerah itu sendiri dibanding dengan terbatasnya tenaga dan waktu yang mereka miliki.

Makanya tidak salah kalau yang terjadi banyak kasus copy-paste pada batas-batas tertentu terhadap penyusunan RIPPDA seperti ini karena pada dasarnya yang membuat tidak mengenal secara pasti daerah yang mereka “olah” tersebut, apalagi tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan survey lapangan ke lokasi.

Sementara itu, jika ditilik lagi kaitannya dengan stake holder yang lain (baca: pengusaha pariwisata), sepertinya hasil kajian para akademisi seperti ini jarang mereka jadikan acuan untuk pengembangan usaha mereka. Pengusaha bergerak bagai semut, dimana terdapat peluang asal return on investment nya sesuai maka mereka akan menanamkan investasi, tidak peduli dengan kajian ilmiah. Bukan kah bagi pengusaha yang penting adalah “pitih masuak”!?

Maka dari itu, kami menilai, perencanaan dan kajian memang adalah hal yang sangat penting. Tapi masalahnya apakah penyelenggara negara disemua tingkatan baik yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif paham dengan kepariwisataan itu sendiri. Secara fair, bila dihitung persentasenya mungkin tidak sampai 20% pegawai yang bekerja di dinas-dinas pariwisata yang berlatar belakang pendidikan pariwisata.

Demikian pula di lembaga legislatif, mungkin tidak sampai 5% dari mereka yang duduk di parlemen sekarang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan di bidang pariwisata. Padahal merekalah yang bertanggung jawab terhadap kemajuan sektor ini.

Pelajaran yang bisa diambil adalah, mulai saat ini masyarakat mesti jeli melihat siapa yang pantas duduk mewakili unsur pariwisata di lembaga-lembaga seperti ini. Jangan ujug-ujug seperti yang terjadi sekarang dan di masa lalu. Apabila sudah duduk di lembaga yang mengurusi pariwisata semuanya berkoar-koar dengan teori dan pendapatnya masing-masing. Padahal apa yang menjadi buah pikiran mereka tidak didasari ilmu dan pengalaman yang mencukupi sehingga di-cap “tidak kompeten.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*