IGI: Anggaran Pelayanan Publik di Indonesia Rendah!

Indonesia Governance Index (IGI) mencatat, komitmen pemerintah provinsi dalam hal pengelolaan anggaran daerah, terutama terkait alokasi sektor pelayanan publik masih rendah. Tiga sektor pelayanan publik itu adalah pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Tim Peneliti IGI Lenny Hidayat mengatakan, dari indeks skala 1 sampai 10, rata-rata skor kinerja komitmen pemerintah pada tiga sektor tersebut berada di angka kisaran tiga sampai empat. Artinya, menurutnya, berdasarkan penilaian IGI, pelayanan pemerintah provinsi terhadap ketiga sektor tersebut masih cenderung buruk.

“Skor komitmen terhadap pendidikan 3,02, kesehatan 3,05, dan pengentasan kemiskinan 3,91,” kata Lenny di Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Riset yang dilakukan IGI dilakukan selama satu tahun, terhitung sejak Juni 2012-Juni 2013 di 33 provinsi di Indonesia. Riset ini melibatkan 1.188 ahli dari unsur pemerintah (gubernur dan ketua DPRD), birokrasi (sekretaris daerah dan kepala SKPD), masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi.

Penghitungan metodologi riset ini menggabungkan antara data obyektif (APBD, RPJMD, RKA, dan LKPJ) serta pandangan subjektif dari ahli.

Untuk sektor pendidikan, Lenny menjelaskan, rendahnya perolehan skala indeks disebabkan realisasi anggaran belanja daerah untuk sektor pendidikan masih jauh di bawah 20 persen, seperti amanat Konstitusi.

Diungkapkan, alokasi tertinggi untuk sektor ini hanya berada pada kisaran 13 hingga 14 persen dari total anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Bahkan, ada pula provinsi yang mengalokasikan satu persen dari total APBD untuk sektor ini.

“Alokasi terbesar diberikan oleh Aceh dengan jumlah Rp 954.510 per siswa per tahun, sedangkan terendah diberikan NTB sebesar Rp 4.511 per siswa per tahun,” ujarnya.

Dengan kecilnya anggaran tersebut, menurutnya, tidak heran jika penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Sehingga, hal ini memberikan dampak pada perbedaan pengalaman pendidikan dari setiap anak-anak di masing-masing provinsi.

Sementara dari sektor pengentasan kemiskinan, Lenny menjelaskan, rendahnya perolehan skala indeks disebabkan masih banyaknya provinsi yang tidak memiliki unit pengaduan penanggulangan kemiskinan. Rata-rata skor komitmen pemprov terhadap pengentasan kemiskinan hanya mencapai 3.91. Skor itu mencerminkan komitmen anggaran terhadap program pengentasan kemiskinan itu di provinsi.

Ia menambahkan, dari 33 provinsi, setidaknya ada 17 provinsi yang tidak memilikinya program ini, yaitu Sumsel, Kepri, Babel, Banten, Riau, Bangka Belitung, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

“Alokasi anggaran pemprov untuk pengentasan kemiskinan per penduduk miski per tahun tertinggi dipegang Bali yaitu Rp 365.757 dan terendah dipegang NTT sebesar Rp 20.900,” katanya.

Sedangkan dari sektor kesehatan, Lenny mengatakan, berdasarkan skor komitmen pemprov, provinsi tertinggi yang mengalokasikan anggaran kesehatan dipegang Provinsi Babel Rp 166.459 dan terendah DIY yaitu Rp 5.807. Anggaran itu diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat per kapita per tahunnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*