IPW: Jabar Peringkat Kedua Konflik Sosial di Tahun 2013

Indonesian Police Watch (IPW) memprediksi bahwa Provinsi Jawa Barat masuk kedalam salah satu wilayah paling rawan konflik sosial pada tahun politik 2014. Untuk itu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu meminta Polri mengantisipasi enam daerah yang diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial tersebut.”Jawa Barat masuk ke dalam wilayah paling rawan konflik sosial di 2014 bersama Papua, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Tingginya potensi kerawanan ini mengingat di sepanjang 2013, di keenam wilayah tersebut paling banyak terjadi konflik sosial,” ucap Ketua Presidium IPW Neta S. Pane di Jakarta, Minggu (5/12/2013).

IPW mencatat, sepanjang 2013 di Jabar ada 24 konflik sosial yang menyebabkan 29 orang tewas, 23 luka (termasuk 10 polisi dan 1 TNI), 2 mobil dibakar dan 1 sepeda motor dibakar. Dengan kondisi itu, kata Neta, konflik di wilayah Jawa Barat menduduki peringkat kedua dari 33 provinsi yang dipantau IPW.

“Di Jawa Barat, tawuran pelajar dan geng motor memberi kontribusi besar dalam konflik sosial. Sebanyak 10 korban tewas disumbangkan oleh tawuran pelajar dan 9 lainnya akibat ulah geng motor,” ucapnya.

Menurut Neta, kondisi 2013 lalu memang “panas”. Dari 33 propinsi di Indonesia, ada 27 yang diterjang konflik sosial. Uniknya, Aceh yang selama ini rawan konflik justru di 2013 bebas konflik sosial.

“Pertikaian antar warga dan antarkelompok mendominasi hilangnya nyawa rakyat, terutama di Papua sebagai pemegang peringkat tertinggi di 2013. Kerusuhan paling memprihatinkan, saat 18 orang tewas di arena pertandingan tinju di Nabire, Juli 2013,” ucapnya.

Sementara di wilayah Provinsi Jakarta, kata dia, di tahun 2013 ada 12 orang tewas dalam 18 konflik sosial. Jumlah terbesar korban tewas di Jakarta adalah akibat bentrokan antar ormas, warga, pemuda, kelompok, dan preman.

Neta menambahkan, dengan banyaknya korban jiwa dalam konflik sosial di 2013 menunjukkan bahwa negara melakukan pembiaran terhadap pemeliharaan keamanan. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, kata dia, diperkirakan akan memberi kontribusi bagi gangguan keamanan di tahun politik 2014.

“Sebab itu pemerintah dan Polri perlu mengantisipasinya agar tidak menjadi gangguan bagi pemilu dan pilpres. Kita berharap 2014 Indonesia bebas konflik,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*