Konsensus Politik, Berantas Kemiskinan

SUDAH enam bulan Gubernur-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT ) telah dipilih rakyat dalam Pemilukada April 2013 silam. Tetapi belum ada tanda-tanda nyata Gubernur-Wakil gubernur menyusun arah baru pembangunan NTT. Padahal, 5 tahun masa pemerintahan FLR sebelumnya, belum ada perubahan apapun terkait standar hidup rakyat daerah itu. Kemiskinan, dengan segala anak haramnya (kelaparan, busung lapar, gizi buruk dan buta huruf) adalah masalah permanen NTT. Jumlah penduduk miskin NTT mencapai 1.014 juta jiwa atau 23.03 persen dari 4.006 juta total penduduk NTT. Kepercayaan yang diberikan rakyat kepada gubernur terpilih ini diharapkan tidak sia-sia. Gubernur harus mampu menjawab keraguan publik NTT terhadap kinerjanya memimpin daerah miskin ini.

Perampasan Hak
Kondisi kemiskinan seperti ini oleh ekonom Amartya Zen, dalam Freedom As Development (1999) disebut sebagai perampasan kebebasan substantif. Dalam rumusan negatif, kebebasan subtantif adalah keadaan di mana setiap orang tak terlindungi hak-hak hidupnya(buta huruf, dan kelaparan) atau mengalami deprivation. Kebebasan subtantif akan terpenuhi jika kebebasan instrumental (akses kepada kehidupan ekonomi) terpenuhi. Kebebasan instrumental mencakup; 1) Kebebasan politik; memilih pemimpin secara bebas, 2) Fasilitas ekonomi; kesempatan menikmati sumber daya ekonomi untuk produksi, konsumsi dan mendapat akses modal dari perbankan, 3) Kesempatan sosial; ruang aktualisasi diri untuk hidup lebih bernilai, 4) Jaminan transparansi; keterbukaan informasi agar warga negara melakukan pertimbangan rasional-etis terhadap kebijakan politik. 5) Keamanan protektif; penyediaan ansuransi kesejahteraan.

Menurut Zen, di negara-negara otoritarian, hak-hak dasar di atas diabaikan. Rakyat dibiarkan kelaparan karena pemerintahnya bebal. Sebaliknya, negara demokrasi mendapat insentif politik dengan terbukanya ruang kebebasan dan kritik masyarakat sipil, sehingga menuntut pemerintah responsif. Responsif artinya kebijakan publik, legislasi dan Perda-perda berpihak pada kepentingan rakyat.

Kebijakan pembangunan NTT lebih berpihak pada kepentingan korporasi tambang. Padahal, 90 persen penduduk NTT adalah petani. Demokrasi nampak berjalan, tetapi hanya mengabdi pada tuan korporasi. Demokrasi (kuasa rakyat ) tak ada, tetapi korporatokrasi atau pejabat publik yang dikuasai korporasi. Amanat konstitusi UUD’45 tentang kedaulatan ekonomi dan tugas negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat tinggal dokumen kuno tak berjejak. Kapal NTT tidak lagi dikendalikan pemerintah, tetapi diserahkan kepada investor tambang.  Dari dari 22 perusahaan asing masuk NTT dengan total investasi Rp82 miliar, 99 persen korporasi tambang. Belum terhitung korporasi lokal (BKPM- NTT tahun 2011).

Paska  pemberlakuan UU No.32/2004, Pemda memang diberi wewenang luas mengeluarkan Ijin Usaha Pertambang (IUP ). Tak ayal, korporasi lokal-global mengerubungi bupati meminta ijin konsensi. Di tangan Pemda, hak politik warga yang menuntut kedaulatan atas tanah dibungkam. Di Kabupaten Manggarai, bupati telah mengeluarkan 22 IUP di kecamatan Reo dengan luas lahan sebesar 26.480.07 hektar, meskipun kecamatan itu hanya seluas 59.541 hektar. Padahal, UU No.27/2007 mengamanatkan, pulau-pulau kecil di daerah pasisir dinyatakan bebas tambang karena merusak ekosistem alam, lahan pertanian dan tatanan sosial-budaya masyarakat lokal.

Ironisnya, para pemda dan investor tambang datang dengan janji-janji kesejahteraan dan menyembunyikan ideologi kekuasaan yang bercokol di baliknya. Di hadapan rakyat mereka mengatakan, tanpa kehadiran perusahaan-perusahaan tambang, kekayaan alam yang ada dibiarkan tidak berguna. Selain itu, tanpa kehadiran tambang, dana yang masuk ke kas daerah mengecil. Padahal, 90 persen anggaran daerah masih bergantung pada pusat dan lapangan kerja menjadi sulit.

Celakanya, Pemda dan investor sukses memprovokasi petani untuk beralih profesi menjadi pengumpul mangan seperti di Timor Barat. Tambang menghilangkan generasi petani tangguh-kreatif dan mampu membangun strategi beradaptasi pada lingkungan kritis. Tinggallah generasi petani bermental instan dan menggali kubur di lubang tambang.  Di Timor Barat, sudah 54 warga meninggal di lubang tambang sejak tahun 2008-2010. Ketika uang menjadi panglima, Pemda membuang moralitas dari kebijakan publik dan membiarkan hukum pasar merenggut warga.  Dalam hukum pasar, buruh tambang dieksploitasi tenaganya dan yang mendapat untung adalah broker-broker dan investor tambang.  Kematian warga di lubang tambang menjadi bukti bahwa investasi tambang sangat berbahaya bagi masa depan manusia

Manusia semakin tercerabut dari akar-budaya dan ekonomi rill. Warga lokal yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian menjadi miskin karena tanah dirampas hanya untuk pertambangan. Sumber-sumber kehidupan rakyat kecil hancur.  Iklim dan musim berubah-ubah dan lahan pertanian mengering. NTT kian terancam darurat pangan. Tambang hanya mengenal logika akumulasi tanpa menjamin keadilan sosial, membangun infrastruktur publik dan mengatasi masalah kemiskinan NTT.

Kemiskinan rakyat NTT bukan karena kemalasan. Rakyat sudah berjuang mati-matian, memberdayakan kemampuan, tetapi selalu gagal mengangkat standar hidup. Produk pertanian mereka tidak mamiliki daya saing di pasar karena rapuhnya pembangunan infrastruktur (transportasi, fasilitas pendidikan dan  kesehatan).  Lemahnya pelayanan publik menyebabkan NTT dinobatkan ekonomi berbiaya tinggi, sehingga mempersulit investasi dan daya saing daerah. Persoalan pokok NTT adalah desain kebijakan publik yang salah arah. NTT sekarang berjalan tanpa arah karena tak memiliki nahkoda kapal tangguh ke mana daerah itu berlayar.

Bangun Konsensus
Gubernur baru harus mampu menjawab persoalan riil masyarakat NTT. Dari topografi yang berbukit dan rawan longsor, NTT tak cocok untuk pertambangan. Muskil juga menerapkan kebijakan pertambangan di tengah gelombang kemiskinan yang menerpa rakyat. Apalagi dalam rancangan pembangunan nasional berbasis kawasan (MP3EI), NTT bukan masuk koridor tambang, tetapi koridor pariwisata dan pertanian. Implementasinya di daerah dimotori gubernur. Maka, langkah awal bagi gubernur baru adalah melakukan morotorium tambang. Tinggal saja, gubernur melakukan konsensus politik dengan bupati untuk mempercepat pembangunan nasional.

Otda  memang memberi wewenang luas kepada bupati/walikota mengurus daerah. Namun, Otda tidak bisa menafikan rancangan pembangunan nasional dalam konteks mengokohkan NKRI. Maka penting bagi gubernur baru menyusun arah baru pembangunan yang jelas. Arah pembangunan itu harus terumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) dan diterjemahkan ke dalam Perda-perda. Gubernur yang memiliki visi dan cerdas mengimpelementasikan arah pembangunan akan mengurung niat para bupati untuk tidak berjalan sendiri-sendiri di jaman Otonomi Daerah (Otda ) sekarang. Dalam konteks negara kesatuan, tujuan pembangunan adalah mereduksi kemiskinan.

Saya membayangkan NTT ke depan menjadi sentra pariwisata yang dikelola profesional. Taman Nasional Komodo misalnya mesti dikelola daerah, bukan investor asing-lokal. Biarkan pantai-pantai yang indah terbuka bagi ruang publik, dan tidak dikapling oleh investor. Hotel-hotel megah kemudian didirikan di sekitar lokasi pariwisata untuk menarik wisatawan asing-domestik. Usaha mikro-kecil dan keterampilan rakyat perlu diberdayakan karena unsur pentingnya adalah heritage, seni, budaya dan kreativitas

NTT mesti fokus pada persoalan pangan. Dalam skema itu, persoalan kelaparan merupakan prioritas utama sebelum beranjak ke ranah lain. Pemberdayaan pangan mulai dari pembukaan lahan baru bagi petani sampai peremajaan produk-produk pertanian. Pendanannya bisa diambil dari dana APBD. Hasil panenan diharapkan bisa mengantisipasi pemenuhan pangan daerah, sehingga NTT tidak perlu mengimpor beras, kedelai dari luar. Hasil pertanian perlu didukung  penyediaan infrastruktur, sehingga memudahkan petani mengakses ke pasar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*