Merekonstruksi Makna ”KEBIJAKAN” dan ”PERENCANAAN” Konstruksi

Pertanyaan nakalnya, mana yang lebih dahulu dibuat? Apakah kebijakannya atau perencanaanya? Ruang ini mungkin bisa kita jadikan sarana untuk secara bersama-sama lebih memahami dan menyelami kedudukan dan arti penting antara kebijakan konstruksi dengan perencanaan konstruksi. Kesepahaman ini penting karena selama ini sering terjadi banyak ketidakserasian antara konsep kebijakan sebagai payung makro dengan perencanaan yang output nya program/kegiatan. Akibatnya, outcome dari target kebijakan yang diinginkan kadang bergeser bahkan sering bertabrakan dengan output dari perencanaan. Tulisan singkat ini bermaksud memberikan wacana bagi semua stakeholders (masyarakat, swasta, pemerintah dan partai politik) akan pentingnya membangun dan memperkuat komunitas kebijakan dalam konteks perencanaan konstruksi.

Kita mulai dari perencanaan konstruksi. Dewasa ini, perencanaan khususnya perencanaan konstruksi menghadapi tantangan berat. Perkembangan lingkungan stratejik domestik dan internasional menghadapkan batasan-batasan terhadap kiprah perencanaan konstruksi dalam mendorong pembangunan masa depan konstruksi yang lebih baik. Kompleksitas dan dinamika perencanaan konstruksi tersebut semakin mengemuka pada era desentralisasi yang  ditandai dengan pelimpahan kewenangan yang besar kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Kita semua menyaksikan, bahwa sebelum era desentralisasi, peran pemerintah pusat sangat besar didalam menentukan arah dan sasaran pembangunan. Pemerintah daerah hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan mengeliminasi aspirasi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Namun, setelah terjadinya perubahan paradigma pembangunan dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas, toh proses perencanaan masih juga tidak luput dari beberapa permasalahan yang krusial dan signifikan. Reformasi kelembagaan politik kepemerintahan belum berjalan baik. Sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rule of the game” belum tercipta.

Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat membuat sistem perencanaan pembangunan belum menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Namun yang “membanggakan” kita masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau meluruskan kekeliruan kita yang selama ini kita lakukan.

Membicarakan sosok kegiatan “perencanaan” kedepan, kita tidak dapat lepas dari konteks perkembangan politik kepemerintahan, sosial-ekonomi, dan teknologi, serta paradigma perencanaan sendiri. Hal tersebut didasari realitas bahwa kegiatan perencanaan merupakan bagian dari proses untuk merespon permasalahan sosial, ekonomi dan politik. Jadi jelas bahwa dalam kondidsi normal, kegiatan perencanaan harus memegang prinsip untuk tidak mengurangi ruang gerak masyarakat dan mekanisme pasar.

Dan yang lebih penting untuk di pahami, bahwa nilai-nilai baku dalam kegiatan perencanaan adalah rasionalitas pasar dan rasionalitas sosial politik yang turunan dari keduanya adalah nilai-nilai transparan, akuntabel, keadilan dan partisipasi. Saya, Anda dan pembaca lainya mengetahui ada beberapa  bentuk perencanaan yang dikenali sampai saat ini antara lain: perencanaan proyek, perencanaan sektoral, perencanaan program pembangunan, perencanaan makro ekonomi, dan perencanaan wilayah dan kota.

Tujuan mendasar kegiatan perencanaan sebagian besar merupakan proses tindakan mengubah kondisi dan pengarahan masyarakat. Akhir-akhir ini gerakan sosial-politik masyarakat terlihat sangat dominan, sehingga tindakan perencanaan untuk mengarahkan masyarakat tanpa proses pelibatan dan partisipasi masyarakat akan menyebabkan berkurangnya atau tidak adanya legitimasi hasil suatu proses kegiatan perencanaan.

Lalu bagaimana dengan kebijakan? Yang perlu difahami bersama bahwa kebijakan sangat menentukan apa yang akan direncanakan dan dilakukan. Kebijakan merupakan terminologi yang cukup populer dalam literatur kebijakan publik, walaupun masih lebih dimaknai sebagai sekedar wacana ketimbang agenda. Setiap perubahan kebijakan akan membutuhkan definisi ulang pada beberapa parameter sistem, bahkan bisa mengubah mekanisme yang telah ada.

Saat ini, masyarakat mengharapkan manajemeKebijakann pemerintahan dapat mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mendorong terwujudnya percepatan pembangunan dalam dimensi yang luas. Secara empiris, pemikiran-pemikiran cerdik tentang kebijakan timbul sebagai reaksi terhadap diskrepansi antara tuntutan akan integrasi energi di satu sisi dan minimnya aksi kolektif di sisi lain. Celakanya dua persoalan tersebut seringkali direduksi menjadi sekedar kurangnya koordinasi untuk masalah yang mutlak membutuhkan kerjasama dan melibatkan banyak aktor dengan beragam  kepentingannya.

Secara teoritis, istilah kebijakan merupakan hasil metamorfosis dari beberapa pemikiran sebelumnya terutama “teori pluralisme” dan “korporatisme” yang berusaha menjelaskan bagaimana mengelola masalah-masalah yang termasuk dalam domain kebijakan publik, seperti rendahnya derajat legitimasi kebijakan, sinisme publik terhadap kebijakan pemerintah, serta munculnya resistensi manakala suatu kebijakan diimplementasikan.

Dengan kata lain, substansi proses kebijakan sebenarnya adalah bagaimana mencapai kompromi dan menjalin kerjasama. Nilai-nilai tersebut hanya akan tercipta jika ada interaksi intensif dalam jangka panjang diantara para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan yang bermuara pada terbangunnya saling percaya dan komitmen serta terjaganya sustainabilitas kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan harusnya lahir dengan komitmen utama untuk menegakkan sustainabilitas kebijakan publik.

Celakanya, yang masih sering kita temui dalam mengimplementasikan kebijakan, terlihat masih kuatnya ego sektoral sehingga aksi kolektif dilingkungan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik melalui “media” kebijakan yang mutlak memerlukan integrasi energi diantara berbagai unit birokrasi pun terlihat sulit dijalin.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa setiap sektor akan memperjuangkan kepentingannya sehingga kerjasama antar sektor hanya akan dijalin jika terdapat garansi bahwa kepentingan unit kerja mereka turut diamankan. Dengan kata lain, kuatnya ego sektoral telah menumpulkan upaya-upaya koordinasi serta menjadikan koordinasi sebagai sekadar aktivitas “artifisial simbolik tanpa makna”. Atau lebih ekstrimnya, karena kuatnya ego sektoral maka kebijakan yang digulirkan bisa jadi tidak terrepresentasikan dengan maksimal dalam perencanaan sektoral.

Dari uraian singkat diatas, maka pertanyaan nakal diawal tulisan ini secara eksplisit sebenarnya sudah terjawab, bahwa kebijakan sebenarnya merupakan embrio lahirnya suatu perencanaan. Atau dengan kata lain, perencanaan dari semua sektor yang output nya program/kegiatan harus dapat merepresentasikan kebijakan yang digulirkan. Disini dibutuhkan perencanaan yang mampu mendayagunakan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia secara optimal dan mampu mengembangkan kebijakan-kebijakan yang inovatif yang mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis sumber daya setempat, serta  dapat menggemakan suatu irama yang membangkitkan percepatan pembangunan.

Lalu apa alatnya? Jawabanya adalah koordinasi. Disini fungsi koordinasi memegang peran vital untuk menghasilkan perencanaan yang baik sesuai dengan kebijakan yang digulirkan. Dalam konteks ini, koordinasi seyogyanya tidak secara simplitis dimaknai sebagai aktivitas teknis murni, tetapi lebih merupakan aktivitas politik yang berupaya melibatkan aktor lain yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan langsung dengan suatu persolaan atau isu kebijakan.

Koordinasi, dengan demikian, akan melibatkan pamor atau prestise masing-masing unit birokrasi, sehingga keberhasilan koordinasi sekaligus akan menunjukkan dan membangun hirarki pamor diantara unit-unit tersebut. Meminjam bahasa Harold Wolman, “….everyone wants coordination on his own terms. Achieving coordination means getting your own way “. (Puthut-BPKSDM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*